Tradisi mengakomodir kader ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam kabinet kemungkinan besar tidak akan diterapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono.
Hingga kini belum ada kader dua ormas di atas yang dipanggil mengikuti audisi para calon menteri. "Padahal biasanya, kami diminta untuk menyodorkan nama, seperti pada tahun 2004 lalu," ujar Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin kepada okezone di Jakarta, Rabu (21/10/2009).
Izzul menduga sikap SBY di atas karena Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi pada perhelatan pilpres lalu, tidak memberikan dukungan ke pasangan SBY-Boediono. Mereka cenderung menyokong duet JK-Wiranto.
Dugaan lain, SBY memang sengaja menyusun Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II murni dari kalangan profesional dan partai politik. Sehingga keberadaan NU dan Muhammadiyah selaku ormas tidak dihitung.
Apabila dugaan itu benar, bahwa SBY ingin mengakomodir semua pihak, maka Izzul pun mempertanyakan kebijakan tersebut. Sebab, bukan hanya partai politik yang memiliki potensi kekuatan politik.
Ormas seperti Muhammadiyah dan NU pun memilikinya. Sehingga kemungkinan Muhammadiyah dan NU memunculkan gejolak politik juga sangat terbuka. "Meski tak bisa diukur secara riil seperti partai politik, karena Muhammadiyah dan NU tidak bisa mengikuti pemilu," terangnya.
Seperti diketahui, pada KIB jilid I ada nama Siti Fadilah Supari yang mewakili kalangan Muhammadiyah. Begitu pula dengan kader NU, seperti Maftuh Basyuni./okezone.
0 komentar:
Posting Komentar