Teka-teki Bom Cirebon Dinilai untuk Percepat RUU Intelijen

Wartaislam.com - Peristiwa bom bunuh diri di kompleks Mapolresta Cirebon, Jawa Tengah, dianggap sebagai agenda terselubung untuk mempercepat dan meloloskan RUU Intelijen.

Ditemui di Kine Forum Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Senin (18/4), Ketua Badan Pekerja Kontras Usman Hamid dan pengamat politik Yudi Latif mencurigai adanya agenda terselubung di balik aksi teror bom di Cirebon tersebut.

Apakah ini salah satu agenda dari pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada intelijen? "Saya kira iya, ada kemungkinan bahwa terorisme dijadikan alasan untuk mempertahankan kepentingan orang-orang intelijen lama. Hal itu dilakukan untuk memperkuat kekuasaan dari kalangan intelijen yang selama ini bertanggung jawab atas kasus terorisme," kata Usman Hamid.

Dalam pandangannya, Usman melihat, saat ini BIN dan kepolisian, khususnya Densus 88, seperti bersaing. Maka dari itu, lanjutnya, kewenangan untuk melakukan penangkapan, pembekuan rekening, penyadapan telepon itu ingin diambil oleh badan intelijen negara lewat RUU Intelijen.

"Itu artinya BIN kesulitan menjalin hubungan dengan pihak kepolisian, atau sebaliknya kepolisian sulit menjalin hubungan baik dengan BIN. Yang lebih parahnya lagi, masing-masing institusi bersaing untuk mendapatkan informasi di lapangan sekaligus bersaing untuk mendapatkan proyek-proyek antiteror," kata Usman.

Hal ini, menurut Usman, tetap tidak berdiri sendiri, karena ada kepentingan politis di baliknya.

Senada dengan Usman, pengamat politik Yudi Latif mengungkapkan kecurigaan yang serupa.

"Dugaan saya, terorisme memang ada di sana (Cirebon)," ujar Yudi kepada mediaindonesia.com.

Menurut analisanya, seringkali kejadian dan penangkapan terorisme berkaitan dengan agenda politik tertentu.

"Frame besarnya terorisme selalu terkait dengan agenda jangka pendek politik. Dalam hal ini mungkin ruu intelijen. Ini mungkin diarahkan sebagai bukti RUU Intelijen ingin di gol-kan seperti yang mereka mau," imbuhnya.

Ditanya tentang kemungkinan transaksional dalam mendorong RUU Intelijen, Yudi mengatakan hal tersebut selalu ada. "Kemungkinan jawabannya hanya politik transaksional. Dibalik sebuah UU selalu ada transaksional," imbuh Yudi. (mi)