PARIS - Mantan hakim investigasi Perancis Jean-Louis Bruguiere mengatakan bahwa Jepang adalah salah satu target utama kelompok Al Qaeda, sembari mempromosikan bukunya mengenai 25 tahun memerangi terorisme.Bruguiere, yang kini telah pensiun di usia 65 tahun, juga menggambarkan Pakistan sebagai “kuali” terorisme dan menyalahkan mantan presiden Pervez Musharraf yang gagal mengatasi serangan dalam tujuh tahun masa kepemimpinannya.
“Jepang telah menjadi target utama Al Qaeda,” ujar Bruguiere kepada para jurnalis Kamis malam waktu setempat dalam sebuah acara perilisan bukunya “Ce Que Je N’ai Pas Pu Dire” (Apa Yang Tidak Dapat Saya Ungkapkan).
Posisi geografis Jepang, dan terutama komunitas Pakistan yang besar membuatnya rentan akan serangan, ujar Bruguiere.
Mantan hakim itu juga mengatakan bahwa ia telah memperingatkan Jepang atas serangan tersebut seperti yang telah ia lakukan kepada AS sebelum serangan 11 September.
“Bahayanya sekarang adalah Pakistan,” ujarnya, menggambarkan negara tersebut sebagai sebuah “kuali” yang dibiarkan mendidih di bawah kekuasaan Musharraf.
Sebuah investigasi tahun 2003 menemukan personel militer Pakistan bertindak sebagai instruktur dalam kamp pelatihan yang dijalankan oleh kelompok Laskar-e-Taiba.
Bruguiere memimpin penyelidikan tahun 2002 atas pengeboman Karachi yang membunuh 11 insinyur Perancis yang membantu Pakistan membangun kapal selam pertamanya.
Selama karirnya yang panjang, ia juga melakukan penyelidikan tingkat tinggi terhadap genosida Rwanda, serangan Madrid tahun 2004, dan pengeboman kereta api bawah tanah Paris tahun 1995 yang dilakukan oleh militan Aljazair.
Di bulan Oktober tahun 2003, Jepag menerima pesan pertamanya dari Al Qaeda. Sebuah rekaman video dirilis oleh Osama bin Laden yang menjanjikan serangan terhadap AS dan negara-negara yang mendukung pendudukan Amerika di Irak. Daftar negara itu termasuk Australia, Britania Raya, Italia, dan Jepang. Ancaman tersebut masuk ke tingkat yang berbeda di pertengahan November ketika Al Qaeda mengeluarkan sebuah peringatan terhadap Jepang agar tidak mengirimkan pasukan ke Irak. Dalam minggu yang sama, seorang anggota Al Qaeda yang diidentifikasi sebagai Abu Mohamed al-Ablaj mengirin sebuah email ke surat kabar mingguan berbahasa Arab, Al-Majallah, di mana ia mengklaim bawa Tokyo akan menjadi “tempat termudah untuk dihancurkan”.
Menyusul serangan 11 September 2001 terhadap AS, pemerintah Jepang segera memastikan posisinya dalam pertarungan melawan Al Qaeda di sisi sekutu terbesarnya. Hanya satu minggu kemudian, pada tanggal 19 September, Perdana Menteri Junichiro Koizumi mengumumkan tujuh strategi yang akan diambil oleh pemerintahannya dalam perjuangan melawan kelompok tersebut. Ketujuh strategi itu meliputi: pengiriman Pasukan Pertahanan Diri Jepang sebagai peran pendukung jika dibutuhkan, perlindungan ekstra terhadap fasilitas AS di Jepang, berbagi teknologi, dan perluasan bantuan kemanusiaan dan ekonomi kepada negara-negara yang berada di garis depan perang melawan terorisme, termasuk India dan Pakistan (kemudian Irak serta Afghanistan. Strategi-strategi ini disatukan dalam Undang-undang Strategi Khusus Anti-Terorisme yang diloloskan parlemen pada tanggal 29 Oktober 2001. Meski demikian, Jepang masih jauh dari garis depan perang dalam setahun pertama pasca serangan 11 September.
Setelah AS meluncurkan perang melawan pemerintah Irak di tahun 2003, pemerintah Jepang terpaksa membuat sebuah keputusan sulit untuk meningkatkan dukungannya terhadap AS dan koalisi. Tujuh strategi Perdana Menteri Koizumi termasuk dukungan terhadap pasukan AS di Asia Tengah dan Barat Daya, namun tidak menyebutkan partisipasi langsung pasukan Jepang dalam pertempuran dan wilayah pendudukan. Kabinet dan Diet (parlemen Jepang) memulai diskusi tahun 2003 tentang pengirimasn pasukan Jepang ke Irak sebagai bagian dari pasukan pendudukan. Ini akan menjadi pengiriman resmi pertama pasukan Jepang ke arena pertempuran sejak Perang Dunia II berakhir.
Jajak pendapat publik di Jepang sangat menentang pengiriman itu sejak awal. Menurut Mainichi Simbun, hasil jajak pendapat terbaru mengindikasikan bahwa 80% penduduk tidak hanya menentang tapi juga takut jika pengiriman itu malah akan meningkatkan ancaman terhadap Jepang. Namun, pemerintah telah bertekad untuk menopang sekutu AS dan memperlihatkan lebih dari sekedar bantuan ekonomi./suaramedia.
0 komentar:
Posting Komentar