WARTAISLAM.COM-Meski awal puasa di Tanah Air serempak, namun tidak otomatis Lebaran juga sama. Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj menyatakan, kemungkinan Lebaran tahun ini berbeda sangat besar.
Hal itu berdasarkan pada hadits nabi yang memerintahkan umat muslim mulai berpuasa dan berlebaran apabila telah melihat hilal (bulan). "Dalam hadits Bukhari Muslim disebutkan puasa itu satu bulan atau 29 hari. Namun apabila hilal tidak terlihat maka digenapkan menjadi 30 hari," ujarnya usai acara buka bersama di PBNU, Sabtu (4/9/2010).
Hal itu berarti kemungkinan PBNU bisa jadi merayakan Lebaran pada 9 September. Dengan syarat apabila hilal telah terlihat. Alumnus Pesantren Lirboyo itu menegaskan, PBNU juga menggunakan metode hisab, sama seperti PP Muhammadiyah. Dengan metode itu diketahui Lebaran pasti jatuh pada 10 September.
"Tapi dalam hadits ditegaskan bukan ada atau tiadanya hilal. Melainkan hilal sudah bisa dilihat atau belum," ungkapnya.
Seperti diketahui, PP Muhammadiyah telah terlebih dulu menetapkan 1 Syawal jatuh pada 10 September. Begitu pula dengan kalender pemerintah. "Soal ketetapannya akan diputuskan setelah dilakukan rukyatul hilal pada 8 Septermber," tandasnya.
Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan, ada kemungkinan pelaksanaan Idul Fitri tahun ini dirayakan bersamaan. Namun, menurutnya, penentuan 1 Syawal 1428 H itu tetap akan melewati proses rukyat (melihat hilal/bulan) pada 11 Oktober mendatang.
"Kalau dilihat tidak ada, berarti ada yang 12 dan 13," jelas Hasyim usai menggelar pertemuan dengan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (24/9).
Pertemuan yang membahas kemungkinan menyamakan penentuan Hari Raya Idul Fitri tersebut juga dihadiri oleh Quraish Shihab, Menteri Agama Maftuh Basyuni serta Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.
Hasyim berharap, umat Islam Indonesia siap untuk berbeda pelaksanaan Idul Fitri mengingat tahun ini bisa saja terjadi persamaan tetapi bisa juga terjadi perbedaan. Bila pun terjadi perbedaan, maka ia meminta tidak menjadikan perbedaan itu sebagai sumber pertentangan.
"PBNU dan PP Muhammadiyah pada masa mendatang akan berusaha mencari titik temu dari metodologi yang harus dicapai. Mudah-mudahan bisa dicapai yang diutamakan persatuan umat," kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur itu.
Sementara itu, Din Syamsudin mengatakan, pertemuan tersebut telah menghasilkan sesuatu yang sangat penting, yakni kesepakatan antara kedua organisasi kemasyarakatan Islam besar di Indonesia itu untuk mengedepankan sikap toleransi atau saling menghargai dna menghormati.
"Kita sepakat mengedepankan toleransi, Muhammadiyah sudah mengumumkan 12 Oktober, tapi juga bisa tanggal 13 Oktober. Tadi dibicarakan upaya menghadapi hal semacam itu," kata Din.
Din juga meminta, supaya perbedaan antara NU dan Muhammadiyah tidak dibesar-besarkan, apalagi sampai muncul konflik. "Ini masalah keyakinan, bukan dibuat-buat atau motif politik," jelasnya.
Din juga mengaku yakin, dalam waktu yang tidak terlalu lama, NU dan Muhammadiyah akan menemukan jalan keluar bagi persoalan perbedaan penetapan Idul Fitri tersebut. "Saya yakin tidak lebih empat pertemuan lagi maka akan ada kesepakatan," ujarnya.
Sementara itu, menurut Din, Wapres Kalla menyarankan agar derajat NU diturunkan dan derajat Muhammadiyah dinaikkan. Hal itu dilakukan supaya didapati persamaan. Namun demikian, diharapkan jika terjadi perbedaan maka sebaiknya tidak menjadi persoalan yang dipertentangkan.
"Perbedaan 1 Syawal terjadi akibat ada perbedaan interpretasi dalil Al-Quran yang disebabkan pendekatan metode yang berbeda," ujarnya.
ssumber : okez/nu.or.id
0 komentar:
Posting Komentar