Juru bicara Pemkab Aceh Barat, Mursalim di Meulaboh, Kamis, mengatakan tiga rekomendasi dari muzakarah yang diikuti 400 lebih pemuka agama dari delapan negara dan beberapa provinsi di Indonesis serta 23 kabupaten/kota di Aceh itu mendesak Pemerintah Aceh melaksanakan syariat Islam secara "kaffah" (sempurna/utuh).
Selanjutnya, peserta mendesak pemerintah Aceh untuk lebih memprioritaskan pendidikan dayah, majelis taklim, dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan lainnya sebagai sumber perkaderan umat dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan syariat Islam secara "kaffah."
Rekomendasi lainnya, silaturahmi dan muzakarah ulama perlu diselenggarakan dua tahun sekali untuk tingkat provinsi, tiga tahun sekali untuk tingkat nasional, dan satu tahun sekali untuk tingkat internasional sebagai upaya meningkatkan kinerja para pemuka agama Islam dalam membina dan mempersatukan umat menuju "makrifatullah."
"Ketiga rekomendasi itu diharapkan dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat serta negara-negara Islam," kata Mursalim.
Menurut dia, peserta muzakarah juga menilai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah mutlak perlu pengetahuan tentang ilmu tauhid, fikih dan tasawuf yang saling mengikat serta mengamalkannya secara integral di seluruh aspek kehidupan.
"Peserta juga menilai tidak ada pertentangan antara ulama mutakalim dan sufi dalam materi akidah, namun perbedaannya hanya dalam menempuh `makrifatullah`," katanya.
Mursalim juga mengatakan kegiatan yang diikuti ulama dari negara Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Thailand, Kamboja, Turki, Saudi Arabia, dan Yaman itu mendapat sambutan positif dari masyarakat kota yang dikenal dengan sebutan negeri "tauhid tasawuf" tersebut.
Sementara itu Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Barat, M Nur Djuned mengatakan Meulaboh akan dijadikan kota yang menyandang sebagai daerah tauhid tasawuf di Indonesia.
sumber : antara
foto :prasetyobudi.wordpress.
0 komentar:
Posting Komentar