Gelombang Komunisme Ahmadinejad Perkeruh Iran

TEHERAN – Mantan presiden Iran, Mohammed Khatami, menimbulkan kontroversi baru di negara tersebut. Ia mengatakan bahwa rezim Iran yang berkuasa saat ini telah mempergunakan metode-metode fasisme guna mengendalikan rakyat Iran.

Hal tersebut diungkapkan Khatami dalam sebuah pertemuan dengan para profesor di Universitas Teheran, sebagaimana dikutip oleh agen pemberitaan Iran. “Kami amat menentang interpretasi keagamaan dari orang-orang yang ingin menghadapi liberalisme Barat dengan mempergunakan metode fasis atau totalitarian.”

Khatami “menyerang” rezim penguasa Iran tersebut pada saat Presiden terpilih Mahmoud Ahmadinejad menggelar pertemuan resmi pertama dari kabinet yang baru dibentuknya.

Komentar bernada pedas dari Khatami tersebut seakan menjadi sebuah sinyal atas niatan kelompok oposisi untuk terus melancarkan protes terhadap pemilihan presiden yang dianggap penuh kecurangan.

Kritikan tersebut dilontarkan hanya berselang tiga hari setelah parlemen Iran menyetujui sebagian besar menteri yang diajukan oleh Ahmadinejad, langkah tersebut semakin mengukuhkan posisi Ahmadinejad setelah hampir tiga bulan terjadi kekacauan politik di negara pengekspor minyak terbesar keliam di dunia tersebut.

Pemerintahan baru Iran untuk pertama kalinya mengadakan pertemuan di kota Mashhad, sebelah timur laut Iran, yang merupakan tempat situs paling suci bagi golongan Syiah di Iran.

Surat kabar La Stampa dari Italia, baru-baru ini menuliskan mengenai doktrin komunisme ala Syiah, dan memperbandingkan antara presiden Iran yang berkuasa saat ini, Mahmoud Ahmadinejad, dengan mantan presiden Soviet, Joseph Stalin.

Dalam editorial surat kabar tersebut, Enzo Pettitza menulis: “Dalam sejarah, pada umumnya tidak terlalu banyak terjadi pengulangan, namun berbagai kesamaan yang terjadi di pengadilan abad ke-20 di Moskow dengan apa yang terjadi saat ini di pengadilan Teheran adalah sebuah hal yang sama-sama didasarkan pada penipuan, baik secara keadilan maupun secara politik.”

Di sisi lain, Khatami mengatakan bahwa pemilihan umum adalah sebuah peluang bagi generasi muda yang merasa tidak puas, untuk kembali dan membuat pilihan yang tepat demi pemerintahan dan masa depan.

Khatami, yang memimpin Iran antara tahun 1997 dan 2005, menjadi pendukung gerakan reformis yang dipimpin oleh Mir Hussein Moussavi, yang kalah dalam pemilihan presiden Iran lalu. Pemilihan presiden tersebut disusul dengan gelombang besar kerusuhan yang membuat Iran terseret dalam krisis internal paling dalam sejak terjadinya revolusi Islam pada tahun 1979 yang semakin memperlebar jurang di antara kalangan elit politik Iran.

Menyusul kemenangan Presiden Mahmoud Ahmadinejad – yang berhak untuk kembali menahkodai Iran dalam periode kepemimpinan kedua – terjadi demonstrasi besar-besaran untuk menentang terpilihnya kembali Ahmadinejad. Dengan tekanan dari Garda Revolusi Iran dan kelompok milisi pro-pemerintah, pihak oposisi menngatakan bahwa ada 72 orang yang tewas dalam kekerasan pasca pemilu tersebut, yang hampir tiga kali lipat dari angka resmi yang dirilis.

“Kami meyakini bahwa dalam pemilihan tersebut, mereka (rezim penguasa) menghancurkan peluang terbesar bagi negara ini,” kata Khatami dalam pertemuan dengan para profesor universitas yang bertempat di Teheran.

Lebih dari 300 orang aktivis dan pekerja media mendesak jaksa Iran untuk membebaskan para jurnalis yang masih ditahan dan mencabut larangan terhadap sejumlah surat kabar, demikian dituliskan oleh sebuah situs web reformis.

Surat terbuka tersebut dipasang oleh partai oposisi utama Iran, Mohsarekat pada hari Sabtu malam lalu, surat tersebut dirilis satu minggu setelah Abbas Jafari-Dolatabadi menggantikan Saeed Mortazavi sebagai kepala jaksa penuntut di ibukota Iran.

Dalam konteks terkait, para pejabat pemerintahan Iran memandang protes tersebut sebagai sebuah upaya, yang didalangi oleh pihak Barat, untuk menggulingkan rezim Iran yang berkuasa saat ini, pemerintah Iran juga menggelar persidangan massal terhadap tokoh-tokoh reformis dengan tuduhan memicu kerusuhan.

Sementara itu, berdasarkan sejumlah laporan media, disebutkan bahwa 20 orang perwakilan Sunni dalam Majlis Iran menyerukan adanya penunjukan menteri dari golongan Sunni./suaramedia.